“Kami mendesak agar Pemerintah Aceh Barat mengkaji lebih lanjut kebijakan ini secara terbuka, dengan melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat. Prinsipnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala jarak dan jumlah siswa,” tambahnya.
YBHA-PM juga menekankan pentingnya transparansi data dan konsultasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan anak-anak dan keluarga di daerah terpencil. Lembaga ini siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berperspektif hak anak.(Manager Riset dan penelitian
Wardatul Jannah, S.Sos)
Halaman : 1 2
