Selain itu, ia juga menyoroti kerjasama yang merugikan antara pemerintah daerah dan oknum media dalam alokasi dana Pokir, yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
YARA Langsa juga menyerukan kepada pihak penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Aceh dan Polda Aceh, untuk menyelidiki penggunaan dana Pokir publikasi di Pemerintah Kota Langsa.
Mereka menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Akhirnya, Muthallib meminta Mendagri untuk segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan alokasi dana Pokir mulai tahun ini, dengan mengacu pada dasar hukum yang jelas. (R)
Halaman : 1 2
