Wali Kota Sabang : Satpol-PP yang Menolak Divaksin Sanksi Pecat
Laporan : Jalaluddin Zky
SABANG (MA) – Wali Kota Sabang Nazaruddin, S.I.Kom dengan tegas mengatakan jika ada petugas Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol-PP) yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sabang, tidak bersedia untuk dilakukan vaksinasi maka, sanksinya adalah pecat.
Demikian disampaikan Wali Kota Sabang Nazaruddin, S.I.Kom saat memimpin rapat penanganan Covid-19 dihadapan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lantai IV Kantor Wali Kota Sabang, Selasa 13 Juli 2021.
Menurut Wali Kota Vaksinasi itu merupakan program pemerintah secara nasional dan menyeluruh di seluruh Indonesia, sehingga setiap orang dewasa wajib melakukan Vaksinasi diri melalui layanan yang disediakan pemerintah.
“Sekali lagi saya sampaikan agar Kepala Satuan Pol-PP mencatat apabila ada petugas Satpol-PP dengan sengaja menolak divaksin tanpa alasan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan, maka sanksinya pecat,” ungkap Wali Kota.
Karena tambah Wali Kota yang disapa Tgk Agam ini, Vaksin itu mahal harga maka diharapkan kepada masyarakat apapun status pekerjaannya wajib mengikuti Vaksin, sebelum Vaksin itu sendiri dikenakan biaya mengingat penyebaran Covid-19 masih terus berkembang di muka bumi.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
