Kondisi ini, katanya, memperbesar potensi munculnya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), yang berdampak langsung pada tertundanya berbagai program pembangunan yang sangat dinantikan oleh rakyat Aceh.
“Mereka tidak punya mindset sosial yang tinggi. Padahal pembangunan Aceh harus sejalan dengan cita-cita Gubernur dan Presiden RI, yaitu kerja nyata untuk rakyat, bukan demi pencitraan atau keuntungan pribadi,” tambahnya.
Jamaika juga mengkritik rendahnya kreativitas dan terobosan para kepala SKPA dalam mencari sumber pendanaan alternatif. Ia menyayangkan ketergantungan mutlak terhadap APBA yang justru memperlihatkan kegagalan manajerial dan lemahnya kepemimpinan.
“Seharusnya ada kemitraan strategis dengan pihak swasta, BUMN, maupun program nasional. Ketika hanya menggantungkan diri pada APBA, itu tanda bahwa para pemimpin di SKPA tidak punya visi,” ungkapnya.
Sebagai tokoh yang dikenal mendukung pemerintahan Mualem–Dek Fadh, Jamaika menegaskan kritiknya lahir dari kepedulian terhadap masa depan Aceh, bukan sentimen politik.
“Saya tidak ingin perjuangan dan harapan rakyat Aceh dihancurkan oleh birokrat malas dan tidak peka. Kalau dibiarkan, masyarakat bisa saja menilai bahwa pemerintahan ini gagal. Itu sangat kita sayangkan,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
