“Kami tidak meminta bantuan dalam konteks profit sharing, yang kita minta adalah program melalui dana kewajiban CSR perusahaan yang 1 persen wajib untuk daerah, programnya saja untuk membantu daerah,” kata Tarmizi.
Nantinya kata Tarmizi, pihak perusahaan dan pemerintah dapat melakukan evaluasi bersama dalam hal penentuan program serta perusahaan juga bisa melakukan audit terhadap program tersebut karena mereka yang akan melaksanakannya di lapangan.
Tarmizi menyebutkan, selama ini seluruh perusahaan melakukan medical cek up pegawainya di klinik atau rumah sakit swasta. Maka dari itu dia meminta 70 persen pegawai perusahaan untuk melakukan medical cek up di RSUD CND.(Rul)
