BANDA ACEH (MA)- Anggota DPRA dari fraksi Partai Aceh Sulaiman SE mempertanyakan kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh terkait pengalihan anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk penanganan wabah virus Covid-19. Sebab kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh telah menimbul polemik ditengah masyarakat.
Sulaiman juga mengaku heran dengan langkah yang telah diputuskan oleh Pemerintah Aceh, dengan terjadinya pengalihan anggaran pada Dinas Dayah. Padahal, Dinas Pendidikan Dayah merupakan sebuah bentuk kekhususan Aceh.
Seharusnya, kata Sulaiman, Pemerintah Aceh bisa melakukan pengalihan anggaran pada proyek-proyek multiyers.
“Kenapa harus anggaran untuk dayah. Bukankah anggaran multiyears ada?,” tegas Mantan Ketua DPRK Aceh Besar tersebut, Minggu (10/5) kepada wartawan di Banda Aceh.
Menurutnya, pengalihan anggaran pembangunan tahun jamak itu bakal cukup untuk penanganan Covid-19 di Aceh. Begitupun dengan proyek tahun jamak dinilai sangat tertutup dan terksen dipaksakan.
“Berdasarkan informasi yang kita peroleh anggaran proyek multiyers mencapai 2,7 T,” ujar Anggota Komisi II DPRA ini.
Selain itu, menurut penilaian dia, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh sering menuai polemik di kalangan masyarakat, sebut saja masalah karung beras (gody bag) beberapa waktu yang lalu.
Polemik waktu itu adalah, warna biru pada kemasan dan logo pancacita paket bantuan yang dibagikan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Pasalnya warna tersebut dinilai oleh masyarakat banyak indentik dengan warna partai politik tertentu. (ril)
