Ia menyesalkan ketimpangan arah pembangunan infrastruktur yang lebih fokus pada wilayah tertentu saja, terutama jalan-jalan yang dekat dengan kediaman pejabat atau akses ke perumahan elite, sementara jalan menuju fasilitas umum seperti kuburan, meunasah, dan sekolah dibiarkan rusak.
“Kita bisa lihat sendiri, jalan ke kompleks elit atau rumah pejabat mulus. Tapi jalan ke kuburan di gampong malah jadi kubangan. Ini harus dikoreksi secara serius oleh pemerintah,” tegasnya.
Desakan untuk Pemerintah Bertindak
Satria dalam pernyataan itu juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, khususnya Dinas PUPR, agar melakukan evaluasi menyeluruh dan meninjau langsung kondisi jalan-jalan desa yang kerap dilupakan.
“Jangan hanya duduk di kantor menunggu laporan. Turun ke lapangan, lihat langsung kondisi rakyat. Jalan-jalan seperti ini bukan cuma memengaruhi kenyamanan, tapi juga martabat warga yang harus melewati jalan becek ketika mengantar jenazah ke kuburan,” ujarnya.
Ia menyatakan siap mendukung pengalokasian anggaran pembangunan jalan desa melalui pembahasan di dewan, asalkan pemerintah benar-benar memiliki niat untuk memprioritaskan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. (R)
Halaman : 1 2
