Berdasarkan hasil observasi lapangan, sedikitnya 12 dapur SPPG yang beroperasi di Aceh Selatan diketahui belum memiliki fasilitas IPAL yang memadai. Meski demikian, dapur-dapur tersebut tetap menjalankan aktivitas produksi makanan untuk program MBG.
Sementara itu, salah seorang kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Koordinator Wilayah II BGN Aceh Selatan disebut belum pernah menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan maupun lintas sektor terkait sejak program tersebut berjalan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan berbagai persoalan di lapangan tidak terdeteksi secara dini, termasuk kendala operasional dapur maupun aspek keamanan pangan.
“Korwil BGN Aceh Selatan tidak pernah menggelar rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait. Akibatnya, berbagai persoalan yang terjadi di dapur-dapur SPPG tidak diketahui secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, belum lama ini dirinya bersama tim ahli lingkungan dari DLH Aceh Selatan telah melakukan peninjauan terhadap kelayakan IPAL di 12 dapur SPPG. Kegiatan tersebut dilakukan atas permintaan masing-masing pengelola dapur.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
