Menurutnya, tidak semua daerah kabupaten/kota yang sanggup membuat desk Pilkada, sehingga Aceh Selatan boleh diapresiasi karena menjadi salah satu kabupaten yang membentuk lembaga ad hoc tersebut.
“Guna menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024, dan peraturan Mendagri, kita berinisiasi dan yakinkan pimpinan supaya lembaga ad hoc ini dibentuk di daerah kita,” kata Safril.
Disebutkan, tugas desk Pilkada antara lain, melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di Aceh Selatan, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan Pilkada, melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai perilaku-perilaku yang destruktif yang dapat merusakkan tatanan politik yang sudah dibangun dan melapor informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada kepada Mendagri melalui gubernur.
Tim yang beranggotakan berbagai kapasitas dan profesi itu seperti pemerintahan kecamatan, aparat kepolisian, intelijen TNI, Babinsa, intelijen Kejaksaan, wartwan dan RAPI akan bertugas hingga terpilihnya bupati/wakil bupati Aceh Selatan pada tanggal 27 Nopember 2024 untuk periode 2024-2029 mendatang.
Pada rapat perdana dengan kelompok tiga desk Pilkada itu, juga disepakati beberapa hal tehnis untuk memudahkan dan keberhasilan tugas tim di lapangan.(Maslow Kluet).
Halaman : 1 2
