Berdasarkan kesepakatan tersebut, penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP.Henti.Sidik/KR/01/RES.1.24./2026/Satreskrim/Polres Sabang/Polda Aceh tanggal 04 Maret 2026, yang juga telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 1/Pen.MKR/2026/PN Sab tanggal 06 Maret 2026.
Selanjutnya, pada 09 Maret 2026, penyidik Satreskrim Polres Sabang menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor: SP.Keluar.Han/06/III/RES.1.24./2026/Satreskrim/Polres Sabang/Polda Aceh terhadap tersangka.
Kapolres Sabang melalui Kasatreskrim Iptu Dr. Junaidi, M.S.M., M.H. menegaskan bahwa pelaksanaan Restorative Justice dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum, permohonan para pihak, serta amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Restorative Justice merupakan langkah penyelesaian perkara yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Dengan adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak, penyelesaian perkara ini dinilai telah memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme RJ,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan Restorative Justice sangat relevan diterapkan di Aceh yang memiliki kearifan lokal kuat dalam menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan perdamaian. Sehingga, mampu menciptakan rasa keadilan yang lebih humanis serta menjaga keharmonisan masyarakat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
