Dalam keputusan itu, pemerintah resmi menetapkan keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh, berdasarkan dokumen administratif negara.
“Pemerintah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah administratif Aceh,” kata Prasetyo.
Bagi Rozi, keputusan ini bukan sekadar soal batas wilayah. Ini adalah soal harga diri. Soal janji yang pernah diikrarkan dalam darah dan air mata pada 15 Agustus 2005—MoU Helsinki yang menyatukan luka dan harapan. Dan hari ini, satu per satu titik terang mulai muncul.
“Empat pulau itu bukan cuma daratan. Mereka adalah lambang keutuhan Aceh. Dan Mualem hari ini bukan cuma Gubernur, bukan cuma Panglima, tapi penjaga marwah Aceh yang terus berdiri di tengah gelombang badai,” lanjutnya.
Rozi juga berharap agar langkah ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk menunaikan butir-butir lain dalam MoU Helsinki, termasuk pengibaran Bendera Bulan Bintang sebagai identitas kolektif rakyat Aceh.
“Kalau tanahnya diakui, semestinya simbolnya juga tak perlu ditakuti. Bendera Bulan Bintang itu bukan ancaman, ia adalah identitas. Ia adalah harapan. Sudah saatnya berkibar damai di langit Tanoh Rencong, bukan hanya dalam hati,” ucap Rozi tegas.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
