BANDA ACEH, MEDIAACEH.CO.ID – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008, dasar ini menjadi pegangan Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
Terlebih para menteri terkait mendorong upaya itu dengan bermacam kreatifitas, didukung lagi oleh adanya dana Pokir (Pokok-pokok pikiran) DPR yang dilevel Dinas provinsi Aceh mengelola dari puluhan miliar bahkan ada yang ratusan miliar. Termasuk Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
Bidang Pemberdayaan UMKM (red. Usaha Kecil) dinas ini, dikabarkan mengelola puluhan miliar pokir DPR Aceh untuk Pemberdayaan Usaha Kecil di Aceh. Melalui komunikasi wartawan mediaaceh.co.id dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Azhari, S.Ag, M.Si, pada tanggal (28/8/2022) mempersilahkan konfirmasi langsung kepada Kabid yang bersangkutan.
Penggalan berita di atas sudah pernah diangkat media ini, 11 Agustus 2020. Namun karena tidak mendapat penjelasan yang memadai dari Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil (red. Kabid tidak tahu ada aspirasi DPR di bidangnya), wartawan media ini mencoba melakukan komunikasi ulang dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
Menurut sumber yang dapat dipercaya, tersebut mengungkapkan dalam hal tersebut Donni Deiriadi lah yang paling bertanggung jawab selaku eksekutor, sejak Kadis lalu masa Helvizar. Saat itu dia sebagai Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil selaku PPTK pada Diskop dan UKM Aceh.
Tahun 2021 dia menangani kasus yang serupa, yang berujung banyak rekanan yang terpaksa mengembalikan barang karena kesalahan administrasi. Dimana stock barang itu, dan berapa banyak berita acara pengembalian tersebut hanya Donni yang tahu”. Ungkap sumber tersebut beberapa waktu lalu.
Benar saja, Kepala Dinas yang baru Azhari, S.Ag, M.Si memberi jawaban ringan saat dihubungi wartawan media ini melalui wa, 16 Agustus 2022.
“Ya langsung saja dengan Pak Doni, mewakili Kabid Syafaruddin (red. Kabid sedang cuti tahunan),” Jawab Kadis Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
Sejak 16 Agustus 2022 wartawan media ini menghubungi kembali Donni Deiriadi. Hingga 23 Agustus 2022 baru bisa memberi klarifikasi, berikut pengakuannya (red. meski tidak berkenan direkam dan diambil foto) :
“Memang benar ada anggaran pada bidang kami berkisar 77 m, dan di dalamnya mengandung titipan aspirasi DPRA sebesar 70 miliar. Dan kami telah upayakan seluruhnya, pada pemberdayaan umkm di seluruh Aceh”. Ungkap Donni Deiriadi mewakili Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Ukm Aceh, 23 Agustus 2022 di ruang kerjanya.
“Bahkan dalam perubahan ada diusulkan 50 miliar lagi, untuk kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pemberdayaan UMKM di seluruh Aceh. Kami tidak akan khianati rakyat, semua kami peruntukkan untuk tujuan tersebut. Termasuk pada pemilik aspirasi tidak ada yang kita sisihkan, jika butuh tunjuk saja calon penerima pada dapilnya”. Tambah Donni.
Donni juga memastikan tidak ada potongan hak aspirasi dan bagian persentase dinas, semua dimanfaatkan untuk kebutuhan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan Donni menghimbau, agar semua, membantu upayanya tersebut. Kata Donni di akhir pertemuan, saat itu.
Menjelang berita ini diturunkan malam, 29 Agustus 2022. Donni menambahkan penjelasan bahwa, realisasi hingga saat ini mencapai 34% lebih atau senilai 26 miliar. Meski penjelasan Donni tidak seluruhnya mewakili pertanyaan yang diajukan wartawan, namun dipahami maksud Donni. Banda Aceh, 29 Agustus 2022.(Am).
