Pengakuan serupa juga disampaikan salah seorang pejabat penting Pemkab Aceh Selatan, bahwa penggunaan dana TKD diperbolehkan bagi pembayaran utang dengan mempertimbangkan kepada peruntukan lain-lain yang telah diatur dalam ketentuan dan kebijakan daerah.
Satgas Pusat
Sementara itu, dalam kaitan “pembenaran” penggunaan dana TKD khusus di Aceh Selatan, Skar Fharaby, menerangkan, bahwa Satgas Pusat (SP) sudah melakukan pemantauan dan inspeksi di lapangan.
“Guna memberikan ekspose publik secara nasional, tim SP juga membawa tiga orang wartawan dari pusat yakni Tempo, Kompas dan Detik.com,” katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penggunaan dana TKD tahun 2026 di Aceh Selatan disinyalir menyalahi ketentuan.
Publik di daerah menduga bahwa, dalam penggunaan dana TKD tersebut, Pemkab Aceh Selatan melanggar ketentuan yang berlaku.
“Ada indikasi adanya pembayaran utang proyek-proyek lama yang disulap dan dilaporkan kembali (re-labeling), lalu diajukan seolah-olah sebagai program penanganan bencana tahun berjalan demi menyerap anggaran TKD,” kata pegiat LSM di Aceh Selatan.
Menurutnya, penggunaan dana TKD di Aceh Selatan sangat ironis, karena bertentangan dengan kewajiban mempedomani KMK No. 59/2026 yang intinya tidak memperbolehkan untuk melunasi utang.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
