BANDA ACEH (MA) – Proyek yang menjadi pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) di Aceh banyak terbengkalai.
Kondisi seperti ini seharusnya anggota DPR-RI mengambil peran sebagai lembaga pengawasan/kontrol.
Hal itu ungkapkan langsung oleh tokoh masyarakat Tgk Munir Ismail kepada insan Pers, Jum’at (10/03/2023).
Munir Ismail atau sering disapa Hanter mengatakan proyek-proyek yang dihasilkan dari APBN saat ini banyak terbengkalai dan juga mangkrak dalam pengerjaannya.
“Memang perlu pengawasan ketat dalam proyek berskala APBN yang dilakukan oleh kementrian PUPR di Aceh, karena banyak yang terbengkalai dan lambat dalam pengerjaan seperti Bendungan Krueng Pasee, Jalan Geurute, Bendungan Rukoh Tiro dan Waduk Krueng Keureuto,” ungkap Munir yang juga mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Tgk Munir mengatakan moratorium proyek infrastruktur bukan jalan keluarnya, tetapi yang harus dilakukan adalah dijalankannya pengawasan baik sebelum hingga sesudah pelaksanaan proyek.
Dalam amatan Tgk Munir untuk mengatasi hal tersebut perlu peran dan pengawasan anggota DPR-RI dari komisi yang menangani Infrastruktur.
“Selain memiliki fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan permen, perpres, Anggaran, DPR-RI juga memiliki fungsi pengawasan serta mengontrol pelaksanaan yang telah ditetapkan, namun fungsi-fungsi ini sama sekali tidak dilaksanakan,” sesalnya.
Ia menyebutkan untuk mengatasi hal itu, Tgk Munir meminta anggota DPR-RI fraksi Gerinda TA Khalid untuk mengawasi setiap pembangunan dari Kementerian PUPR agar dapat bekerja dengan maksimal dan merata.
“Kita bisa melihat hasil kerja dari TA Khalid saat ini, banyak program dari komisinya yang sukses dan mampu ia kerjakan, saya yakin TA Khalid juga mampu mengatasi hal seperti ini,” ujar Munir.
Jika berbicara kinerja, menurut Hanter TA Khalid mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
“Saya kira perlu kita kawal bersama apa yang nantinya disuarakan oleh TA Khalid, karena Ini menyangkut soal keadilan bagi rakyat Aceh. Karena program dan proyek dari APBN cukup penting dalam membangun kesejahteraan dan perekonomian di Serambi Mekah ini,” ucapnya.
Upaya pengawasan ini sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Aceh beberapa tahun lalu. Akan tetapi, gagal terealisasi. Tgk Munir berharap dengan kehadiran TA Khalid dalam komisi yang menangani Infrastruktur, Pemerintah Aceh dan TA Khalid dapat bersinergi untuk mengawasi seluruh pembangunan di Aceh.(R).
