Namun demikian, walaupun U mengaku sebagai tanah miliknya, beberapa masyarakat merasa keberatan dengan penutupan parit dan membangun pondasi dia atas parit itu. Alasannya, disamping merusak keindahan, penutupan parit dengan pondasi beton itu juga sedikit mempersempit jalan. Karena keberatan, lalu masyarakat mengadukan hal itu kepada kepala desa (reje).
Merespon pengaduan lisan tersebut, kepala desa dengan sejumlah aparat kampung melakukan musyawarah beberapa kali dengan U di kantor desa dan juga di kantor camat. Namun musyawarah itu gagal mendapat kesepakatan, karena yang bersangkutan meminta ganti rugi yang menurut kepala desa ganti rugi itu terlalu memberatkan.
Meskipun sudah beberapa kali dilakukan musyawarah masih gagal, namun pihak kecamatan dan desa tetap terus berupaya melakukan negosiasi dengan U.
Akhirnya pada, (22/1) camat kembali mengundang U beserta aparatur desa ke ruang kerjanya untuk yang kedua kalinya.
Setelah berdiskusi panjang dan alot di ruang kerja camat kemudian dilanjutkan dengan turun ke lapangan, akhirnya U mengikhlaskan beton tersebut untuk dibongkar dan parit dinormalisasi kembali dengan kesepakatan pihak desa membayar ganti rugi senilai tiga juta lima ratus ribu rupiah.(SI)
Halaman : 1 2
