Setelah selesai mengikuti pelatihan, dalam perjalanan pulang ke Kota Langsa IH memiliki ide dan menyampaikan kepada Kepala BPM Kota Langsa untuk menggunakan Aplikasi SIMDA Desa di seluruh Gampong yang ada di Kota Langsa sama seperti menggunakan Aplikasi SIMDA yang ada di OPD Pemko Langsa.
dan saat itu Kepala Dinas BPM Kota Langsa mengatakan untuk dibicarakan hal tersebut pada saat di Kota Langsa.
Selang beberapa hari kemudian, pelaku dipanggil secara lisan oleh Kepala BPM Kota Langsa terkait pembicaraan yang disampaikan oleh pelaku sebelumnya.
Lalu saat itu pelaku menemui Kepala BPM dan terjadilah kesepakatan bahwa untuk penggunaan Aplikasi SIMDA Desa di seluruh Gampong atau Desa di Kota Langsa memerlukan biaya Rp.15.000.000,- per Gampong.
Anggaran itu untuk pembelian atau pengadaan perangkat SIMDA Desa yang dianggarkan di setiap Gampong dengan pelaksananya dilakukan oleh pelaku.
Hal tersebut disampaikan pada saat dilakukan pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa pada Februari sampai Maret 2016.
“Pelaku diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo, pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, demikian dijelaskan Kasat Reskrim Polres Langsa., ungkap Rahmad. (Jalaluddin Zky).
