Kemudian, terhadap pengadaan Perangkat SIMDA Desa itu tidak ada proses perencanaan dan juga tidak adanya server penerima di BPKD/DPKA Kota Langsa.Sehingga, perangkat yang diadakan atau yang dilakukan oleh pelaku setelah dilakukan pemasangan di 60 gampong, perangkat SIMDA Desa tersebut tidak terkonfigurasi dan tidak tersambung atau terkoneksi jaringan SIMDA nya.
Selanjutnya, dari kejadian itu perangkat SIMDA Desa yang diadakan atau dipasang oleh tersangka tidak dapat berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh 60 desa.
“Akhirnya perangkat SIMDA Desa terbengkalai di masing– masing kantor Geuchik sampai dengan saat sekarang ini”, jelas mantan Kasat Reskrim Polres Sabang dan Polres Aceh Jaya ini.
Lalu, akibat perbuatan pelaku dan berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh mengenai perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN), terhadap pengadaan perangkat Simda Desa tersebut sumber dana dana Desa (APBK dan APBN) T.A 2016 dan T.A 2017 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp Rp.831.626.545.
Rahmad juga mengungkapkan, kegiatan pengadaan tersebut dilakukan berawal IH beserta kepala BPM Kota Langsa AG (alm) tahun 2016 serta staf BPM mengikuti pelatihan aplikasi SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh di Banda Aceh.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
