Untuk itu, diharapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sabang, sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dan tidak membuat kontrak sebelum dilakukan pembenaran proses tender proyek dimaksud.
Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) kiranya perlu melirik atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi terhadap hal-hal seperti itu, karena selain dirugikan secara administrasi dan juga dapat memecah-belah para mengusahakan kontruksi yang ada di Sabang.
“Ada kesan pekerjaan tersebut seperti ada main mata antara pelaksana pekerjaan dengan awak Pokja, maka diharapkan kepada Kadis PUPR sebaiknya dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pekerjaan dan juga APH perlu mengawasi proyek lampu jalan itu,” harapnya.
Sementara itu, keterangan dari awak Pokja menyebutkan, terkait pekerjaan proyek Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah selesai di tenderkan dan sudah di serahkan dokumen hasil tender ke pihak dinas terkait (PUPR).
Pokja Pemilihan hanya menjalankan proses tender sampai dengan selesai pemilihan penyedia, sebagaimana saatl review persiapan dokumen tender pengadaan barang dan jasa yang di laksanakan di bagian UKPBJ Sekretariat Kota Sabang bersama PPK/PA Dinas PUPR Kota Sabang.
Semua item pengadaan dan pemeliharaan akan dilaksanakan saat pekerjaan setelah tender selesai, hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk lebih lanjut teknis pekerjaan dan lokasi titik-titik pekerjaan dapat di konfirmasi ke PUPR Kota Sabang., demikian diterangkan pejabat ULP Pokja Pemko Sabang Faisal.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
