Egi menambahkan, rekam jejak penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK oleh Pemprov Banten yang mencapai 81,34 persen—di atas rata-rata target nasional—menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak antikritik dan sangat responsif terhadap perbaikan.
“Penerus Banten berharap momentum ini menjadi motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Ketika tata kelola keuangannya bersih, maka setiap rupiah dari APBD akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Banten, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur,” tegas Egi.
Catatan Perbaikan untuk Masa Depan
Apresiasi senada sebelumnya juga disampaikan oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi. BPK memuji kedisiplinan Pemprov Banten yang dinilai melampaui target nasional dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu hingga mencapai angka 81,34 persen per 31 Desember 2025.
Kendati demikian, sebagai bagian dari proses evaluasi yang sehat, BPK mengingatkan Pemprov Banten untuk tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa area perbaikan. Catatan tersebut meliputi pengendalian pelaksanaan belanja barang, pembangunan gedung dan bangunan, pengelolaan persediaan, serta penataan Barang Milik Daerah (BMD).
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
