Pemimpin Media Pertanyakan Legalitas Ketua SPS Aceh

Kamis, 2 Maret 2017

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh l AP- Sejumlah pemimpin media, baik cetak maupun online di Banda Aceh mempertanyakan legalitas Imran Joni sebagai ketua SPS Aceh.

Pasalnya, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Aceh tidak diketahui di mana kantornya, siapa saja pengurus, tetapi selalu mengeluarkan pernyataan yang kontra-produktif untuk perkembangan media lokal di Aceh.

Tarmizi AL-Hagu, Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Tabloid Moslem menilai pernyataan Ketua SPS Aceh tidak sejalan dengan UU Pokok Pers, karena mencampuri prosedur pemasangan dan penagihan iklan dipemerintahan, katanya.

“Rilis pers, ketua SPS Aceh bahwa hanya PT yang diakui sebagai perusahaan pers, tetapi tidak menjelaskan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan permasalahan pamasangan dan penagihan iklan, karena biro iklan mengikuti aturan umum yang berlaku sebagai lembaga usaha, menjadi blunder bagi media-media lokal,” kata Tarmizi.

BACA JUGA...  Masa Depan Tata Kelola Media Massa dan Tantangan Disrupsi Digital

Terakhir, menurut Tarmizi, pernyataan Ketua SPS Aceh, tentang bakal melakukan verifikasi terhadap media di Aceh seperti dikutip harianrakyataceh.com adalah sangat berlebihan, karena tidak ada angin- tidak ada hujan, tiba-tiba ingin masuk kesetiap kantor media, memangnya mandat dari siapa itu? “ tanya Tarmizi.

Bukan hanya itu, menurut Tarmizi SPS Aceh tidak memiliki kafasitas untuk melakukan verifikasi media, selain tidak memiliki kantor atau sekretariat yang jelas, juga tidak memiliki personil atau tenaga yang profesional.

BACA JUGA...  Sukseskan Sail Sabang 2017, Pengusaha Home Stay Diikutsertakan

“Bagaimana ingin melakukan verifikasi, selama ini yang menjadi tugas organisasi tidak berjalan,” tandasnya.

Seharusnya dipanggil dulu pemimpin media, diberi pembinaan dulu, dijelaskan hal-hal yang menjadi tanggung jawab media, bukan mengeluarkan stetmen yang berpotensi mengancam kebebasan pers, tambahnya.

Ingat, setelah Orda Baru, Pers Indonesia tidak mengenal pembredelan berdasarkan undang-undang dan yang mengatur bagaimana berhubungan dengan Pemerintah, khususnya iklan, sudah ada SOP dipemerintahan, katanya.

BACA JUGA...  Dear Warga Medan! Yuk Kunjungi Event Aceh Tourism Roadshow

Sementara itu, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh kepada wartawan Senin, 27 Februari 2017 mengatakan, awal Maret akan memverifikasi seluruh media cetak harian dan mingguan (tabloid) yang terbit di seluruh di daerah ini.
Ketua SPS Aceh, Imran Joni mengatakan, verifikasi tersebut untuk memastikan mana media yang benar-benar profesional mana yang abal-abal. ™

Berita Terkait

Medco Tuntaskan Pemulihan Banjir Aceh Timur
Harmoni Inklusif PEP Rantau Menembus Panggung Asia
Koro Pedang Jadi Alternatif Tempe, Solusi Bangun Andalas Raih Apresiasi Minerba 2026
Bibit Kopi Program Hilirisasi Kementan Disambut Petani Gayo, Kualitas Dinilai Memuaskan
Bank Aceh dan BI Provinsi Aceh Luncurkan Soundbox QRIS Dinamis
Pangdam IM Dorong Pemberdayaan Ekonomi Desa
Haili Yoga Minta SCOPI Turun ke Aceh Tengah
Tempat Tambatan KM Dangkal, Mahmud:  Sawang Dianaktirikan 

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 17:46 WIB

Medco Tuntaskan Pemulihan Banjir Aceh Timur

Sabtu, 7 November 2026 - 18:27 WIB

Harmoni Inklusif PEP Rantau Menembus Panggung Asia

Rabu, 4 November 2026 - 14:41 WIB

Koro Pedang Jadi Alternatif Tempe, Solusi Bangun Andalas Raih Apresiasi Minerba 2026

Minggu, 1 November 2026 - 20:54 WIB

Bibit Kopi Program Hilirisasi Kementan Disambut Petani Gayo, Kualitas Dinilai Memuaskan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Bank Aceh dan BI Provinsi Aceh Luncurkan Soundbox QRIS Dinamis

Berita Terbaru

OPINI

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Kamis, 12 Nov 2026 - 10:38 WIB

Bupati Aceh Utara Ayah Wa.

PEMERINTAHAN

Usulan Bantuan Korban Banjir Aceh Utara Tembus 1 Triliun

Kamis, 12 Nov 2026 - 10:27 WIB