Dalam perkara tersebut, keduanya disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sebagai KPA sekaligus PPK, ERP memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran proyek. Sementara itu, RFE merupakan pihak swasta yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan melalui CV Tri Jaya Family.
Proyek tersebut berkaitan dengan penanganan infrastruktur jalan yang mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala hingga rekonstruksi ruas jalan di wilayah Kecamatan Kejuruan Muda dan Bandar Pusaka.
Namun, hingga kini Kejari Aceh Tamiang belum mengumumkan secara resmi besaran pagu anggaran proyek maupun nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.
Kejari Buka Peluang Tersangka Lain
Kedua tersangka telah menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 5 November hingga 24 November 2026. Keduanya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang.
Penyidikan perkara ini dipastikan masih terus berlanjut. Kejari Aceh Tamiang juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Penulis : Zul Herman
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
