Masyarakat Tenggulun Empat Jam Datangi Kabel Gajah Minta Kepastian Hukum

Begitu penegasan Kuasa Hukum Koperasi Swakarsa Mandiri. Irfansyah, SH; seperti dilansir mediaaceh.co.id dari lokasi pendudukan pintu gerbang Kabel Gajah oleh warga.

Sebut Irfansyah; pihaknya juga sudah menyurati Polres Aceh Tamiang nomor Istimewa/IV/25 tentang pemberitahuan masyarakat ke Kabel Gajah ditembuskan kepada Bupati Aceh Tamiang, Dandim 0117, Camat Tenggulun, Kapolsek Tenggulun, Danpos Koramil Tenggulun dan Datok Penghulu Tenggulun.

“Inti surat kami tersebut minta kepada warga atau penduduk yang sama sekali bukan warga Tenggulun yang telah menguasai lahan dalam kawasan TNGL dan APL, agar diberhentikan aktifitasnya, serta kami minta mereka untuk keluar dari lahan garapan di Kabel Gajah, serta Satgas Penanganan Penyelesaian Konflik Lahan Pemkab Aceh Tamiang segera turun ke lapangan untuk menghentikan dan menyelesaikan konflik sosial yang meresahkan,” tegas Irfan.

Sejatinya lokasi Kabel Gajah itu dibuat status qwo oleh pihak pengamanan hutan, agar tidak terjadi konflik lanjutan antar kedua belah pihak [JMF Cs dan Koperasi Hutan Swakarsa Mandiri].

Selama menunggu proses Tim Satgas bentukan Pemkab Aceh Tamiang bekerja di lapangan untuk menginventarisasi wilayah yang selama ini berkonflik.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya