ACEH UTARA | MA – Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten terluas di Indonesia dengan 27 kecamatan dan 852 gampong (desa). Dengan wilayah seluas ini, sudah sewajarnya masyarakat Aceh Utara merasakan kemerdekaan dalam arti sesungguhnya, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih.
Sayangnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman Aceh Utara yang belum mendapatkan akses air bersih yang layak. Salah satunya adalah masyarakat di Kecamatan Tanah Jambo Aye.
Geuchik Gampong Glumpang Upung Unoe, Afwadi, saat dihubungi awak media pada Jumat (16/5), menyampaikan bahwa warganya masih harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. “Masyarakat kami di wilayah timur pesisir Aceh Utara belum sepenuhnya merdeka. Kami masih mengandalkan air asin untuk kebutuhan harian. Jika ingin air bersih, kami harus membelinya seharga Rp5.000 per jerigen dari distributor air bersih yang ada di wilayah kami,” ungkap Afwadi.
Ia menambahkan, masyarakat sangat mengapresiasi dan mendukung realisasi anggaran untuk pemasangan jaringan air bersih di Aceh Utara, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh layanan air bersih. “Kami berharap program ini benar-benar direalisasikan dan tidak hanya sebatas wacana. Air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan Afwadi, Abdul Munir, tokoh masyarakat Kecamatan Seunuddon, juga menyampaikan keluhan serupa. Ia menuturkan bahwa warga di daerahnya merasa terpinggirkan dibandingkan masyarakat di daerah perkotaan yang sudah lama menikmati layanan air bersih yang layak.
“Kami sangat mendukung program pemerintah yang akan merealisasikan anggaran untuk jaringan air bersih tahun ini. Selama ini, kami di pesisir merasa belum mendapatkan hak dasar sebagaimana mestinya. Di kota, masyarakat dengan mudah menyalakan keran dan air bersih langsung mengalir. Di sini, kami masih harus berjuang keras,” ujarnya.
Abdul Munir berharap, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Aceh Utara dapat segera menindaklanjuti program tersebut dengan cepat dan tepat sasaran. “Kami sangat berharap program ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Sudah terlalu lama kami menanti kehadiran air bersih,” katanya.
Menanggapi keluhan dan harapan masyarakat, Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara, Bukhari, SE, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jaringan air bersih. “Kami dari Komisi IV DPRK Aceh Utara berkomitmen untuk mengawal anggaran dan pelaksanaan proyek air bersih ini agar benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tegas Bukhari.
Ia menambahkan, pemenuhan hak dasar seperti air bersih adalah bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyat. “Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar kebutuhan air bersih masyarakat Aceh Utara, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman, dapat segera terpenuhi,” pungkasnya.(Sayed Panton)
