Pada 22 Mei 2026, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh melaporkan bahwa sejumlah kebun kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Dampak yang dilaporkan meliputi kerusakan lahan dan jalan usaha tani, serta kondisi petani yang terisolasi sehingga hasil panen tidak dapat diangkut.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa infrastruktur pertanian memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan ekonomi keluarga petani. Ketika akses jalan terputus, distribusi hasil panen terganggu dan pendapatan masyarakat ikut terancam.
Dalam konteks aspirasi pemekaran ALA, pembangunan jalan produksi, peningkatan konektivitas antar kabupaten, penyediaan fasilitas pengolahan kopi, dan pembenahan sistem distribusi dapat menjadi agenda yang diperjuangkan.
Pemekaran Bukan Jaminan Kesejahteraan
Bagi para pendukung pemekaran, pembentukan Provinsi ALA diharapkan dapat mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tengah dan tenggara Aceh.
Apabila memenuhi ketentuan hukum dan didukung kajian kelayakan yang matang, pembentukan daerah otonom baru berpotensi membuka ruang perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Sektor perkebunan dapat menjadi salah satu prioritas melalui perbaikan infrastruktur, pendampingan petani, penguatan koperasi, pengembangan industri pengolahan, serta perluasan pemasaran kopi Gayo.
