Disebutkan, pelaksanaan Musrenbang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan dokumen secara partisipatif.
Pelaksanaan Musrenbang Aceh Utara kali ini merupakan gabungan dari dua perencanaan daerah, yaitu perencaan tahunan daerah (RKPD) dan perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) yang dilakukan secara simultan dikarenakan tahun ini penyusunan RKPD bersamaan dengan habisnya periode RPJP periode sebelumnya yaitu RPJPD tahun 2005-2025.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan RKPD harus sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan pembangunan daerah. Dari hasil evaluasi, beberapa permasalahan pembangunan yang masih akan dihadapi Pemkab Aceh Utara pada tahun 2025 antara lain penanggulangan bencana banjir belum optimal; tingkat kemiskinan makro masih tinggi di banding Provinsi dan Nasional dan masih tingginya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan; Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah Provinsi dan Nasional; angka prevalensi stunting masih tinggi dibanding Provinsi dan Nasional.
Selanjut, infrastruktur dasar (jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi) dalam kondisi baik hanya sekitar 50 persen; pertumbuhan ekonomi fluktuatif sangat tergantung pada sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan; masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyalahgunaan Napza.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
