Mafia Tanah dan ‘Abuse of Power’ di Aceh Tamiang Meruncing ke Kejati Aceh

Selasa, 5 Desember 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal, M. SH. melalui surat No.201/P-LT/XI/23 dan No. 202/P-LT/XI/23 Tanggal 1 Desember 2023 menyampaikan Pengaduan Tertulis kepada Kejaksaan Tinggi Aceh melalui Ruang Pelayanan Terpadu di Kantor Kejaksaan Tinggi tembusan berkas pengaduan, bukti dan dokumen disampaikan kepada Kejaksaaan Agung RI. KPK dan Menteri ATRI BPN RI di Jakarta, sebagai terlapor Mursil, S.H.

Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal, M. SH. melalui surat No.201/P-LT/XI/23 dan No. 202/P-LT/XI/23 Tanggal 1 Desember 2023 menyampaikan Pengaduan Tertulis kepada Kejaksaan Tinggi Aceh melalui Ruang Pelayanan Terpadu di Kantor Kejaksaan Tinggi tembusan berkas pengaduan, bukti dan dokumen disampaikan kepada Kejaksaaan Agung RI. KPK dan Menteri ATRI BPN RI di Jakarta, sebagai terlapor Mursil, S.H.

Dikatakan bahwa; Indikasi merekayasa Enclave atau Pelepasan 34,9 Ha seakan-akan untuk kepentingan umum dan atau publik dalam lokasi Perpanjangan HGU (dh PT.PRSWT) untuk Pembaharuan Izin HGU baru PT.RPL 22 April 2014 dari (dh seluas 1.143,5 Ha) menjadi seluas 1.108,6 Ha.

LembAHtari menemukan, seperti lokasi SD Negeri Marlempang sejak tahun 1989 dengan Sertifikat Hak Pakai ternyata aset tanah dan atau sekolah tersebut milik Pemda Aceh Timur, serta Sekolah Pemekaran merupakan aset Pemda Aceh Tamiang No Registrasi : 1.3.1.01.001.004.002.000001 Tanggal 31 Desember 2014.
Termasuk lokasi persawahan, perumahan di Desa Paya Rehat-Tengku Tinggi, milik warga desa. Dengan demikian, telah terjadi pembohongan dan rekayasa data hasil enclave seluas 34,9 Ha dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 1 Februari 2014, No : 01/RPT/B/2014.

BACA JUGA...  Presiden LSM LIRA Laporkan Mafia Tanah HGU PTPN II Kebun Sei Semayang

“Dasar risalah inilah kami jadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum terbitnya Sertifikat HGU No. 168-169 an : PT.RPL seluas 1.102,6 Ha. Mursil, S.H. sebagai Ketua Panitia Pemeriksaaan Tanah B dengan sengaja atau bersama-sama dengan anggota tim lainnya, termasuk dulu Drs. Riyanto Waris dari unsur Pemda Aceh Tamiang,” Bebernya.

Akibat perbuatan mereka tersebut sangat menguntungkan perusahaan dengan potensi merugikan negara, bahkan secara resmi warga dan atau perangkat Desa Perkebunan Sungai Yu, 22 Februari 2013 dan 2 Februari 2014 mengajukan Permohonan Pelepasan seluas 10,7 hektar.

BACA JUGA...  Mapala Jabal Everest kibarkan Merah Putih di Tebing

Berita Terkait

Soal Aceh Disorot Sri Radjasa, Faisal Buka Fakta Sebenarnya
Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia
Dalami Teknik Olah TKP, Satreskrim Polres Sabang Gelar Pelatihan
Indonesia Bidik Kemitraan Strategis Migas di ADIPEC 2026
Ketua Umum SPS: AI Harus Jadi Pengungkit Bisnis Pers
Purbaya Mulai Mengimbangi Perhatian Publik terhadap Prabowo
Ngobras Bersama Kadiv Humas Polri, Isir: Percayalah, Masih Banyak Polisi Baik
Berkas Perkara PT GRS Dilimpahkan ke PN Serang

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 21:46 WIB

Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia

Jumat, 6 November 2026 - 21:05 WIB

Dalami Teknik Olah TKP, Satreskrim Polres Sabang Gelar Pelatihan

Rabu, 4 November 2026 - 21:43 WIB

Indonesia Bidik Kemitraan Strategis Migas di ADIPEC 2026

Rabu, 23 September 2026 - 11:10 WIB

Ketua Umum SPS: AI Harus Jadi Pengungkit Bisnis Pers

Selasa, 22 September 2026 - 18:30 WIB

Purbaya Mulai Mengimbangi Perhatian Publik terhadap Prabowo

Berita Terbaru

Ilustrasi

HUKOM

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:49 WIB

PEMERINTAHAN

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:16 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP.,

PEMERINTAHAN

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:54 WIB