Adnan Hasyim menyampaikan bahwa dirinya diminta hadir saat pengukuran dilakukan, namun tidak bersedia karena tidak menerima pemberitahuan resmi secara langsung dari pihak BPN Kota Sabang.
Menurut keterangan saksi, pengukuran tetap dilaksanakan dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas permohonan pihak Angkatan Laut.
Fakta ini menjadi bagian dari materi pembuktian yang akan dinilai oleh Majelis Hakim.
Saksi lainnya menyampaikan bahwa sejak sekitar tahun 1980-an, tanah tersebut diketahui dikuasai dan dikelola oleh Said Nya’pa.
Saksi lainnya mengaku pernah membeli hasil panen kelapa secara langsung dari Said Nya’pa, sebagai bentuk aktivitas pengelolaan tanah pada masa itu.
Selain itu, terdapat pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat melintasi lokasi objek sengketa, tidak terlihat adanya plang atau tanda yang menunjukkan kepemilikan oleh instansi tertentu.
Seluruh keterangan saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah dan akan menjadi bagian dari penilaian pembuktian oleh pengadilan.
Sidang lanjutan dijadwalkan pada Rabu, 4 Maret 2026, dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi dari Para Penggugat. Pada persidangan berikutnya,
Para Penggugat juga berencana menghadirkan saksi ahli untuk memberikan pandangan hukum mengenai prosedur dan aspek administratif dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang menjadi bagian dari sengketa ini.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
