“PPTK-nya saja tidak jelas, bagaimana mungkin kita bicara percepatan realisasi APBA,” ujar Sulaiman yang akrab disapa Bos Manyak.
Ia menilai, mandeknya pelaksanaan APBA berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang saat ini tengah menghadapi tekanan berlapis. Selain dampak bencana alam di sejumlah wilayah, perlambatan belanja pemerintah turut memperburuk situasi ekonomi yang sudah lesu di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Sulaiman juga menyoroti indikasi tidak meratanya distribusi paket pekerjaan di lingkungan SKPA. Ia menyebutkan, sejumlah paket kegiatan diduga hanya berputar di kalangan tertentu, sehingga tidak memberi ruang yang adil bagi rekanan lain untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak kontraktor lokal hanya bisa “gigit jari” di tengah minimnya peluang kerja, meskipun secara administratif terdapat kontrak yang berjalan.
“Kalaupun ada kontrak, hanya di permukaan saja. Intinya banyak yang hanya pinjam perusahaan. Sistemnya sudah rusak,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Aceh belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait perkembangan terbaru realisasi APBA menjelang Lebaran tahun ini. (R)
Halaman : 1 2
