Menurutnya, sepanjang sejarah; sejak terbentuknya FCSR di Kabupaten Aceh Tamiang, belum pernah ada tercatat kalau FCSR bermain proyek fisik atau pengadaan dari Pemkab Aceh Tamiang atau dari perusahaan di manapun.
“Jangankan main proyek, anggaran peruntukkan operasional kegiatan FCSR pun tidak pernah dipegang atau dikendalikan langsung oleh FCSR. Semua anggaran itu dikelola oleh Pemerintah,” bebernya.
Sebutnya, FCSR Kabupaten Aceh Tamiang pun tidak pernah mengajukan usulan anggaran operasionalnya kepada pemerintah. Pada FCSR di bentuk melalui SK Bupati.
Sementara kegiatan sosial di lingkungan perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri. “Kita tidak pernah memegang kegiatan CRS perusahaan. FCSR hanya menerima laporan kegiatan sosial lingkungan dari perusahaan melalui Pemkab Aceh Tamiang,” tegasnya.
“Perlu saya pertegas, sebagai upaya menepis isu-isu miring yang bersifat negatif terhadap FCSR, sebagaimana dihembuskan oleh sejumlah oknum dengan tujuan penggembosan terhadap Forum CSR,” kata Sayed.
Pun begitu, sebagai imbauan, Sayed minta kepada semua perusahaan, baik yang bergerak disektor perkebunan maupun Perbankan diharapkan jika ada oknum yang mengaku dan mengatas namakan FCSR dengan tujuan meminta kegiatan (proyek) agar diabaikan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
