Jangan ada Paksaan Vaksinasi di Aceh

  • Bagikan

 39 total views,  1 views today

Jangan ada Paksaan Vaksinasi di Aceh

BANDA ACEH (MA) – Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin meminta dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Aceh agar menghindari unsur pemaksaan, dan juga vaksinator harus mengedepankan pendekatan yang persuasif saat melakukan penyuntikan vaksin di lapangan.

“Penolakan itu terjadi karena pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah yang salah dan keliru,” kata Safaruddin. Rabu, 29 September 2021 di Banda Aceh.

Safaruddin menyampaikan pernyataan itu menanggapi aksi pembubaran paksa vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) oleh ratusan warga yang berada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, pada Selasa, 28 September 2021.

Politikus Partai Gerindra itu menilai pembubaran itu terjadi karena strategi pendekatan yang salah, dan juga akibat belum masifnya sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah setempat.

Padahal, menurut dia, petugas kesehatan terlebih dahulu harus melakukan pendekatan melalui kepala desa atau petugas PPI Ujong Serangga sebelum menurunkan tim vaksinator ke lokasi yang ditargetkan.

“Harusnya petugas kesehatan menyampaikan terlebih dahulu baik buruknya vaksinasi, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan. ‘Ngapain’ dipaksa-paksa,” katanya.

Menurut dia vaksinator tidak seharusnya mendatangi warga. Program vaksinasi bisa dilakukan di puskesmas atau “meunasah gampong” atau tempat yang lebih steril, dan bukan dengan cara mendatangi langsung PPI Ujung Serangga, sehingga masyarakat yang ingin beli ikan merasa terancam dan berdampak pada terganggunya perputaran ekonomi masyarakat nelayan, katanya.

“Gara-gara dibuat poskonya di sana (PPI Ujong Serangga). Kemudian model sistem paksa, orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang sedikit tidak populis ini harus ditinggalkan,” katanya.

Di samping itu, ditegaskan dirinya sangat mendukung program vaksinasi dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Menurutnya vaksinasi itu sebuah keniscayaan untuk perlindungan diri sendiri dan orang lain.

Akan tetapi, kata dia, harus dilakukan dengan cara persuasif dan humanis. Jangan sampai karena mengejar target, lalu kegiatan vaksinasi mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apalagi selama pandemi ini masyarakat sudah sangat terjepit ekonominya.

“Saya sebagai putra daerah merasa kecewa dan minta kejadian ini tidak terulang lagi. Saya mendukung vaksin, tapi strategi pendekatannya harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan ada unsur paksaan,” demikian Safaruddin. [Syawaluddin].

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...