Jangan ada Paksaan Vaksinasi di Aceh
BANDA ACEH (MA) – Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin meminta dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Aceh agar menghindari unsur pemaksaan, dan juga vaksinator harus mengedepankan pendekatan yang persuasif saat melakukan penyuntikan vaksin di lapangan.
“Penolakan itu terjadi karena pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah yang salah dan keliru,” kata Safaruddin. Rabu, 29 September 2021 di Banda Aceh.
Safaruddin menyampaikan pernyataan itu menanggapi aksi pembubaran paksa vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) oleh ratusan warga yang berada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, pada Selasa, 28 September 2021.
Politikus Partai Gerindra itu menilai pembubaran itu terjadi karena strategi pendekatan yang salah, dan juga akibat belum masifnya sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah setempat.
Padahal, menurut dia, petugas kesehatan terlebih dahulu harus melakukan pendekatan melalui kepala desa atau petugas PPI Ujong Serangga sebelum menurunkan tim vaksinator ke lokasi yang ditargetkan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
