Dalam rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Aula Setdakab Aceh Tamiang. Selasa, 10 Februari 2026 lalu, ia menetapkan satu garis batas yang jelas [perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) harus memberikan kepastian pelepasan lahan paling lambat Jumat pekan ini].
Bagi Armia, persoalan ini bukan sekadar administrasi pertanahan. Ini soal kemanusiaan. Soal ribuan kepala keluarga yang masih hidup dalam ketidakpastian, menunggu rumah yang bukan hanya berdinding bata, tetapi juga memberi rasa aman.
Ia secara terbuka mengkritisi lambatnya respons sejumlah perusahaan, baik swasta maupun BUMN, yang hingga kini belum menunjukkan kepastian nyata terkait penyediaan lahan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Padahal, secara struktural, negara sudah siap melangkah.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyatakan kesiapan membangun secara fisik. Skema pembangunan telah disusun. Desain kawasan telah dirancang. Target pembangunan sudah ditetapkan. Namun seluruh proses itu tertahan pada satu simpul krusial: izin prinsip pemanfaatan lahan dari pihak korporasi.
Di sinilah konflik diam-diam terjadi [antara kecepatan negara dan kelambanan sistem korporasi].
Target pembangunan bukan angka kecil. Sebanyak 8.501 unit rumah harus segera dibangun agar ribuan kepala keluarga bisa menempati hunian yang layak dan aman sebelum bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Ini bukan sekadar program pembangunan, tetapi operasi kemanusiaan dalam skala besar.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
