Dirinya menambahkan, dalam ilmu Hermeneutika lebih spesifik lagi dalam ilmu kebahasaan apa yang Menag ucapkan itu masuk dalam kaidah gaya bahasa/majas perumpamaan (Simile), yaitu perbandingan dua hal yang secara hakikatnya berbeda namun sengaja dipaksakan sama.
“Kita menuntut Menag membuat klarifikasi sendiri dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, karena telah mencoba menyakiti umat Islam dengan pernyataannya yang tendensius dan penuh apologetik ttersebut,” ujarnya.
Untuk itu, HMI meminta presiden jokowi untuk mengevaluasi Menag dan apabila perlu diganti dengan yang lebih baik. Menurut hemat dia, semenjak menjabat sebagai menteri, sangat banyak pernyataan ataupun kebijakan yang dikeluarkan mendiskreditkan umat Islam.
“Seperti pergeseran hari libur hari-hari besar islam, namun itu tidak berlaku ketika agama lain merayakan hari kebesarannya, kemudian diperketat prokes ketika hari besar umat Islam, namun ketika umat agama lain tidak ada hal tersebut, yang paling terakhir perayaan Imlek yang dilakukan di mall mewah tanpa memberlakukan prokes, namun Menag diam seribu bahasa, kita tidak mempermasalahkan hari besar umat beragama lain, bukan itu esensi nya, namun kebijakan dari Menag yang tidak equal, seharusnya dalam prinsip hukum semua orang sama dimata hukum, tidak boleh dibeda-bedakan,” ucapnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
