“Mobil Dinas yang ada masih layak digunakan, saya sudah sepakat dengan Wabup agar mengalihkan anggaran Mobil Dinas untuk pembangunan rumah Dhuafa, kami berikhtiar selama menjabat tidak ada lagi masyarakat Bireuen yang tinggal di gubuk dan rumah tidak layak huni,” lanjut Bupati.
Menurut ketua DPD II Partai Golkar Bireuen, selain itu ada pertimbangan lain, pihaknya tidak bersedia menerima kendaraan dinas adalah adanya Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang pelaksanaan efisiensi APBN dan APBD disetiap daerah yang tidak terlalu urgent.
“Presiden terus menerus meminta penghematan angaran hingga turun Inpres, belum lagi banyak persoalan yang terjadi di masyarakat yang harus segerakan ditangani, kami sepakat dengan Wakil Bupati untuk tidak beli mobil dinas baru selama kami menjabat,” tandasnya
Selama menjabat H. Mukhlis juga ingin menjadi contoh bagi Pejabat-pejabat lainnya di Kabupaten Bireuen agar memanfaatkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
“Kalau kami diberikan hak oleh peraturan untuk memperbaharui kendaraan mobil dinasnya, tentu hemat pikiran rasanya juga kurang pas di hadapan masyarakat kita di Bireuen masih menderita dengan kemiskinan, ditambah dengan kondisi anggaran saat ini, alasan lainnya juga wajib efesiensi anggaran pemerintah daerah, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir selama ini seperti pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan jembatan serta fasilitas publik lainya yang lebih urgent,” pungkasnya H. Mukhlis Takabeya. (Iqbal)
Halaman : 1 2
