Fungsi Kabid Dikesampingkan, Kepala Dinas Pertanian Galus Dilanda Mosi tak Percaya Internal

Potensi Pelanggaran Regulasi
Jika dugaan tersebut benar, Kepala Dinas Pertanian berpotensi melanggar sejumlah aturan, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pasal 10 ayat (1) menekankan pentingnya manajemen ASN yang profesional dan bebas intervensi.

Pasal 15 menyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian wajib menerapkan sistem merit, termasuk melibatkan pejabat struktural dalam proses pengambilan keputusan.

PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

Pasal 3 ayat (2) menyebut manajemen PNS harus menjamin keterbukaan dan partisipasi.

Pasal 33 mewajibkan pelibatan setiap pejabat struktural sesuai tugas dan tanggung jawab jabatannya.

Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Jabatan
Menyebut bahwa setiap pejabat struktural, termasuk Kabid, memiliki uraian tugas yang wajib diakomodasi dalam proses kerja organisasi pemerintah.

PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS. Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 mewajibkan kerja sama yang harmonis serta penghargaan terhadap peran jabatan rekan kerja. Kepala dinas wajib bersikap adil dan menghargai kontribusi bawahan.

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Pasal 3 huruf f menyatakan PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya