ACEH | MA — Ketua Umum Forum Peduli Rakyat (FPR) Aceh, Muammar MR, M.Sos, menyayangkan upaya pembangunan lima dari enam batalyon Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan secara diam‐diam oleh Kementerian Pertahanan.
Menurutnya, apa urgensinya bataliyon dibangun di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang carut-marut dan masih berlangsungnya pertikaian antar warga dalam kasus empat pulau antara masyarakat Aceh dan Sumut.
Padahal, Penolakan masyarakat Aceh terhadap pembangunan batalyon tersebut telah terjadi berulang kali. FPR Aceh menilai langkah ini berpotensi memperpanjang trauma sosial pasca-konflik berkepanjangan yang pernah terjadi di Aceh, seperti perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia.
Selain itu, masih banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan secara hukum, menurut Komnas perempuan ada 117 orang perempuan Aceh jadi korban pemerkosaan sampai sekarang belum mendapatkan keadilan, di tambah lagi isu penulisan ulang sejarah Indonesia semakin mengkhawatirkan karena berpotensi menghapus fakta sosial penting tentang peristiwa traumatis di Aceh.
Dalam hal ini, FPR Aceh meminta seluruh elemen civil society, Terkhusus Pemerintah Aceh, serta anggota DPD dan DPR RI untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar rencana pembangunan batalyon yang terkesan diselenggarakan secara tertutup segera untuk dibatalkan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
