FORBINA yang fokus pada analisis kebijakan publik mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Kepala BPMA. Menurutnya, keberadaan BPMA yang strategis dalam mengelola migas Aceh harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik sempit.
“BPMA adalah lembaga strategis untuk masa depan Aceh. Jangan sampai kebijakan yang tidak konsisten merugikan kepentingan daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, FORBINA menekankan bahwa ketidakstabilan di tubuh BPMA dapat berdampak serius pada iklim investasi di sektor migas Aceh. Investor tentu membutuhkan kepastian dan profesionalitas, bukan kebijakan yang berubah-ubah dan penuh intervensi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka potensi besar migas Aceh dikhawatirkan tidak mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
FORBINA juga mengingatkan agar BPMA kembali pada tujuan awal pembentukannya, yakni sebagai lembaga pengelola migas yang menjunjung tinggi kepentingan Aceh. “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan tidak segan mengambil langkah lebih lanjut apabila pemerintah pusat tidak merespons persoalan serius ini,” pungkas Muhammad Nur. [Syawaluddin Ksp].
Halaman : 1 2
