Kata Azis; di dalam Perbup tersebut sangat jelas di tulis bahwa yang mengumumkan daftar pemilih sementara kepada masyarakat dilakukan oleh Petugas Pencatat Pemilih (P2P) bukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K).
Amatan mediaaceh.co.id, bahwa; pengumuman daftar pemilih sementara nomor 141/07-Pan.Pilkamp/IX/2023 yang di terima media ini terpantau di tanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Haloban Dandi Farmasi, SE.
Sementara itu Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan, “Daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat,” demikian di tulis pada pasal 14 huruf b Perbub tersebut.
Kemudian Ahmad Azis selaku warga Desa Haloban juga mengingatkan agar daftar pemilih yang ditetapkan nantinya benar-benar masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana aturan yang berlaku.
“Sesuai pasal 13, Perbub nomor 17 Tahun 2021 jelas di tegaskan yang berhak memilih adalah WNI yang telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih di mulai,” tegas Ahmad Azis.
“Tentunya kita semua menginginkan Pilkades Haloban kali ini terlaksana dengan jujur dan adil agar melahirkan pemimpin yang benar-benar peduli kepada masyarakat. Nah, bila proses Pilkades ini saja sudah tidak sesuai aturan, bagaimana bisa melahirkan pemimpin yang jujur dan adil,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
