5. PPTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023–2024, dan
6. PPTK pada Dinas Pertanian Tahun 2023–2024.
Surat yang diklaim berasal dari Kejati Aceh itu juga meminta agar para pihak membawa dokumen-dokumen terkait untuk keperluan dimintai keterangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kejati Aceh maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait keaslian atau tindak lanjut atas surat tersebut. Redaksi media ini masih terus berupaya melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran informasi.
Jika dokumen tersebut benar adanya, maka ini menandai langkah awal Kejati Aceh dalam membuka penyelidikan atas sejumlah indikasi kecurangan dalam penggunaan anggaran publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Redaksi akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru kepada publik secara berimbang dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. (Syawaluddin)
Halaman : 1 2
