“Semoga kejanggalan itu bisa dijelaskan pihak terkait dalam Pansus nanti. Jadi diduga SK Nomor 73 tahun 2014 tentang pemberian hak perpanjangan izin dengan SK Peta Kadastra dan surat mantan Kepala Kanwil BPN Aceh itu tumpang tindih, artinya semuanya dilanggar berkaitan dengan SK Gubernur,” kata Direktur Eksekutif LembAHtari Sayed Zainal.
Sayed Zainal juga mempertanyakan dengan lahirnya UU Nomor: 11/2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya tetap 20 persen ada pembinaan dari perusahaan. Kemudian perusahaan tidak boleh menutup akses meski dalam wilayah konflik/sengketa dan sejenisnya.
“Makanya enclave lokasi yang dibebaskan seluas 34,9 hektare meliputi lahan perumahan, persawahan dan termasuk lapangan bola, itu mana buktinya. Hingga sekarang tidak jelas, tidak bisa ditunjukkan tanah 34,9 hektare itu,” tanya Sayed Zainal. [Syawaluddin].
