Minta kepada Bupati Aceh Tamiang agar menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, melalui Kanwil BPN Aceh agar membebaskan tanah seluas 10,7 hektare wilayah Desa Perkebunan Sungai Iyu dari areal HGU PT Rapala sesuai SK Kepala BPN RI Nornor : 73/HGU/BPN RI/2014, tertanggal 14 April 2014.
Kemudian Bupati Aceh Tamiang diminta segera membentuk tim peninjau untuk melihat bukti atau fakta lapangan yang di enclave atau lokasi yang dibebaskan dari PT Rapala seluas 34,9 Ha tersebut, dengan melibatkan perusahaan PT Rapala, Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Polres Aceh Tamiang, lembaga pendamping, Kantor BPN Provinsi atau Kabupaten Aceh Tamiang.
DPRK mendesak Bupati Aceh Tamiang menegur perusahaan untuk menghentikan rehabilitasi eks Sekolah Dasar (SD) Desa Perkebunan Sungai Iyu, karena aset bangunan dan tanah sudah pernah diserahkan pada 20 Juli 2004 untuk lokasi bangunan SD Swasta desa setempat.
Selanjutnya minta pada Bupati Aceh Tamiang untuk membatalkan izin HGU PT Rapala apabila perusahan tidak kooperatif kepada DPRK dan Pemkab Aceh Tamiang.
“Kita minta pihak eksekutif untuk menindaklanjuti rekomendasi ini di antaranya tentang administrasi Desa Perkebunan Sungai Iyu yang belum jelas hingga sekarang. Selain itu kita minta PT Rapala mencabut laporan polisi agar tidak ada lagi warga yang berstatus tersangka sudah lima tahun, bahkan ada beberapa orang yang meninggal dunia,” ungkap Suprianto.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
