Selain itu, juga dapat mendorong ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan keamanan informasi yang berlaku, termasuk undang-undang seperti UU PDP (perlindungan data pribadi). “Juga dapat memahami risiko yang mungkin timbul akibat kebocoran, kerusakan, atau ketidaktersediaan informasi dan cara mitigasinya,” ungkap Fahmi yang juga Analis Kebijakan Ahli Muda bidang Persandian pada Dinas Kominfosa Provinsi Aceh.
Prinsip dasar keamanan informasi, kata dia, adalah melindungi data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang (kerahasiaan), memastikan data akurat dan lengkap (integritas), serta menjamin data dapat diakses saat dibutuhkan (ketersediaan).(Sayed Panton)
