Kota Jantho (ADC) Pekan Olahraga Aceh (PORA) ke XIII sudah didepan mata, limit waktu yang tersisa kurang dari 40 hari lagi. Namun persoalan kesiapan fasilitas masih membuat dakdikduk bagi pemerintah sebagai tuan rumah yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Mengapa tidak badan jalan yang menjadi infrastruktur yang paling dibutuhkan untuk menjangkau ke berbagai gedung venue yang masih baru 5 persen pekerjaan dilakukan.
Terkait dengan persoalan tersebut Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar, SH, angkat bicara.
Politisi dari Partai Nasdem ini mendesak Pemerintah Provinsi Aceh Plt Gubernur melalui kepala Dinas PUPR untuk dapat komit dan fokus terhadap pekerjaan tersebut untuk dapat menekan rekanannya mempercepat pengerjaan badan jalan dimaksud.
Menurut Zulfikar, kondisi pengerjaan badan jalan dimaksud baru terealisasi sekitar 5 persen, dan ini sangat berefek negatif bagi penyelesaian item item lain yang seharusnya dapat diselesaikan tepat waktu.
“Ini program unggulan Pemerintah Provinsi yang seharusnya prioritas karena jika ini mangkrak, akan dapat menghambat kegiatan lainnya yang bersumber dari APBK, sementara PORA sudah didepan mata” kata Zulfikar dengan nada tegas, yang diwawancara media ini, Rabu, 11 Oktober 2018, malam, via telpon.
Lebih spesifik Zulfikar menekankan agar pihak owner tidak mengabaikan begitu saja pekerjaan tersebut, mengingat event yang akan digelar itu bukan semata tanggungjawab pemkab Aceh Besar melainkan pihak Pemerintah Provinsi yang harus dibarisan depan. Sedangkan Pemkab Aceh Besar sangat serius dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, terbukti secara terus kontinyu melakukan pengawasan terhadap item demi item pekerjaan.
“Kita mengharapkan supaya pihak terkait lebih fokus dalam mengawasi rekanannya sehingga penyelesaian sejumlah infrastruktur itu tepat waktu,” timpalnya lagi.
Senada dengan desakan para legislatif di Kabupaten sebagai tuan rumah PORA XIII tahun 2018 itu, Bupati Aceh Besar, Ir. Mawardi Ali ternyata juga telah melayangkan surat kepada Plt Gubernur Aceh. Surat bernomor 426/5467/2018, bertanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali.
Surat tersebut bersifat penting dan meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk mengarahkan Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh, agar mempercepat pembangunan jalan dimaksud.
Terkait dengan desakan Pemerintah Aceh Besar dan lembaga legislatif Aceh Besar ini, hingga berita ini dilansir belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Aceh maupun Dinas terkait. (Dahlan)
