“Terlalu banyak kepala desa yang mengeluhkan adanya titipan kegiatan dari oknum kejaksaan. Mereka dipaksa ikut Bimtek tanpa adanya mekanisme perencanaan desa. Ini bentuk penyelewengan kekuasaan,” tegas Afdhal.
Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Aceh Tengah. Para demonstran meminta Kepala Kejaksaan hadir dan menemui massa di luar gedung. Namun pihak Kejari hanya memfasilitasi pertemuan terbatas antara perwakilan massa dan pejabat kejaksaan di dalam gedung.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Andi Hendrajaya membantah segala tuduhan keterlibatan pihaknya dalam kegiatan Bimtek yang dipermasalahkan.
“Saya menjawab sejelas-jelasnya, saya sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Terkait Dana Desa, saya sebagai Kajari tidak pernah dilibatkan dalam rapat ataupun dokumentasi kegiatan. Saya juga telah mengimbau melalui Pemda dan SKPK agar melaporkan apabila ada oknum yang menjual nama kejaksaan,” jelasnya.
Meski begitu, para mahasiswa menilai bantahan tersebut tidak cukup. Afdhal, mewakili aliansi, menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah yang lebih tinggi.
“Kami sudah mengantongi bukti-bukti transaksi terkait Bimtek dan aliran dana ke berbagai pihak. Hari ini juga, kami akan mengirimkan laporan beserta bukti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Sekitar pukul 4 sore nanti, surat kami sudah sampai,” ujarnya kepada awak media.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
