Yang ternyata adalah abang Ipar sang ketua KIP. Bahkan, diduga yang bersangkutan juga ikut terlibat mengatur agar saksi Partai Gerindra menandatangani surat pencabutan keberatan atas rekomendasi Panwaslih sebagai dasar untuk berkelit dari saran perbaikan.
Pun demikian, kendatipun sudah ada saksi dari pihak MZK yang menolak rekomendasi Panwaslih, temuan kecurangan dan pergeseran suara badan caleg Gerindra sebagaimana temuan Panwaslih, semestinya tetap harus ditindaklanjuti serta dikembalikan sebagaimana mestinya sesuai data D Hasil Kecamatan.
Tindakan ini patut diduga telah mencederai rasa keadilan dan melanggar kode etik penyelenggara pemilu, apalagi belakangan ini berbagai isu negatif atas praktik culas ketua KIP Aceh timur semakin heboh terdengar di ruang publik Aceh Timur. Tindakan oknum penyelenggara pemilu mengubah perolehan suara Caleg seperti ini sangat merugikan para Caleg peserta pemilu di Aceh Timur.
Lalu, apakah ada ancaman pidana Pemilu jika terjadi tindakan manipulasi atau mengubah hasil suara seperti persoalan yang kini terjadi di KIP Aceh Timur ini?.
Jika kita lihat, berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
