Namun, setelah dana perimbangan dibayarkan, rencana WO akhirnya dibatalkan. Pembayaran tersebut menjadi salah satu faktor yang meredakan ketegangan di antara para ketua KADIN kabupaten/kota.
Meski demikian, persoalan transparansi pengelolaan dana dan keterwakilan daerah masih menjadi perhatian dalam hubungan kelembagaan antara KADIN Provinsi Banten dan KADIN kabupaten/kota.
Ketua KADIN Kabupaten Tangerang Tak Hadir
Di tengah meredanya polemik tersebut, Ketua KADIN Kabupaten Tangerang, H. Zulkarnain, SE, justru tidak terlihat hadir dalam Musprov ke-7 KADIN Banten.
Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, ketidakhadiran Zulkarnain tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan keterwakilan daerah dalam struktur organisasi. Ia juga disebut menyoroti minimnya komunikasi dari calon Ketua Umum KADIN Provinsi Banten, Akmal Azhari Jayabaya.
Akmal diketahui menjadi satu-satunya calon Ketua Umum yang mendaftarkan diri dalam Musprov ke-7 KADIN Banten.
Selain persoalan komunikasi, Zulkarnain juga disebut mempertanyakan kejelasan teknis pelaksanaan Musprov. Dalam undangan yang diterimanya, tidak tercantum secara rinci jadwal registrasi peserta, termasuk apakah registrasi dilakukan sehari sebelum acara atau pada hari pelaksanaan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
