Bupati Aceh Tengah juga menyampaikan jumlah alokasi anggaran disertai jumlah implementasi realisasi anggaran, melalui berbagai program dan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan beberapa urusan pemerintahan.
“Urusan Pemerintahan tersebut, terdiri dari 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan 6 Urusan Pemerintahan Pilihan serta 6 Unsur Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah,” ucapnya.
Ketua DPRK Aceh Tengah Fitriana Mugie, menyampaikan secara lebih lanjut DPRK akan membentuk Panitia Khusus terkait rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 agar mendapatkan hasil yang benar-benar relevan untuk mendukung pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
“Kita ingin memastikan rekomendasi yang nanti kami buat tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar relevan untuk mendukung pembangunan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah di tahun-tahun mendatang utamanya dengan kepemimpinan yang baru saat ini,” ujar Fitriana Mugie. (AR)
Halaman : 1 2
