Bupati Apresiasi KPAHM Turut Andil Selamatkan Hutan Aceh Tamiang

Dikabarkan bahwa; Dasar penetapan Hutan Lindung antara lain melalui Keputusan Menteri Kehutanan yakni Penetapan Hutan Lindung dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehutanan berdasarkan hasil kajian teknis dan analisis lingkungan.

Penetapan Hutan Lindung juga harus sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dengan penetapan Hutan Lindung, diharapkan kawasan dimaksud dapat berfungsi efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Saya merasa sangat terbantu dengan hadirnya KPAHM, sebab garis kerjanya membantu pemerintah dalam memulihkan hutan di Aceh Tamiang,” kata Armia.

Apalagi itu, keberadaan Hutan Lindung yang berfungsi memberikan perlindungan lingkungan, ekosistem dan ketersediaan air, lalu ada Hutan Produksi yang dikelola untuk memperoleh hasil Hutan seperti kayu dan non kayu secara berkelanjutan.

Saat ini sesuai perintah Presiden Republik Indonesia yang didasari oleh UUD 45 pasal 33 ayat 3, maka hutan yang ada diseluruh Indonesia harus diselamatkan dari fungsinya.

“Saat ini Tim Satgas PKH Garuda bersama BBTNGL sedang bekerja menyelamatkan hutan yang ada di Aceh Tamiang terutama di tenggulun dan nantinya akan terus berlanjut ke daerah pesisir menyelamatkan hutan mangrove yang telah beralih menjadi tanaman sawit. Dan tentu saja hal ini (alih fungsi) sangat bertentangan dengan peraturan yang ada,” ucap Armia.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya