Abdya (MA) Sebenarnya korupsi bisa dicegah asalkan adanya keterbukaaan dan dikomunikasikan segala hal bila ada ketidakpahaman dan bila ada yang tidak dimengerti karena Hukum harus ditegakkan tidak memandang siapapun.
“Saya juga sedih sudah beberapa kali mengeluarkan SK pemecatan kepada PNS. Bahkan ada yang sudah berumur. Andai kata dari dulu bisa dikomunikasikan kemungkinan pemecatan ini bisa dicegahkan,”kata Akmal Ibrahim dalam lepas sambut Kajari kabupaten setempat, Kamis, 7 November 2019
Seharusnya, lanjut Akmal, ada keterbukaan dalam hal ini dan PNS jangan menolak jabatan dengan alasan takut karena bisa menyebabkan roda pemerintahan tidak baik. “Kita tahu itu salah dan jangan dilakukan tapi harus dikomunikasikan kepada pimpinan,” katanya.
Lebih lanjut disebutkan, Akmal mengingatkan, agar SKPK tidak sembunyi-sembunyi dalam bekerja, karena hal tersebut akan menimbulkan masalah. “Terbukalah dan berterus terang, rezki itu tidak mesti didapat dengan cara curang, dengan kejujuran juga lebih bagus manfaatnya,” katanya.
Bupati Akmal Ibrahim juga menyampaikan, Abdya ini adalah wilayah yang kecil, hanya sekitar 180 Kilometer persen dengan jumlah penduduk 150 ribu lebih, “Mayoritas penduduk Abdya bekerja disektor pertanian. Dari segi pemerintahan Abdya adalah negeri yang sedang tumbuh dan berkembang setelah mekar dari Aceh Selatan,” paparnya.
Pada kesempatan itu, kepada Kajari lama Bupati Akmal mengakui, banyak terobosan yang telah dibuat, salah satunya klinik hukum karena tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan penindakan tapi juga bisa di cegah dengan klinik hukum. “Hukum memang harus ditegakkan tidak boleh memandang siapapun orangnya,” tegasnya.(TM).
