Dengan begitu, BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan menutup pintu dan menguncinya dengan rapat pembayaran klaim ilegal tersebut.
Sesuai dengan Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), syarat mutlak pembayaran klaim adalah faskes wajib mengantongi izin operasional yang aktif. Sedangkan Surat Izin Operasional (SIO) RSUD-YA telah mati selama 45 hari (sejak 9 Februari hingga 25 Maret 2026).
Maka secara hukum administrasi, negara dilarang membayar tagihan medis pada periode tersebut.
Sementara itu, posisi RSUD-YA diibaratkan bak telur di ujung tanduk, karena diduga akibat kelalaian pihak manajemen pada waktu hampir bersamaan, Bupati Asel HMW tampak cuek dengan persoalan tersebut.
Dampak buruk dari batalnya klaim Rp. 14 Milyar lebih kepada BPJS Kesehatan itu, BLUD-RSUDYA dipastikan mengalami defisit anggaran parah yang dapat melumpuhkan operasional pengadaan obat-obatan dan hak jasa medis para dokter serta perawat.
Sebelumnya, sorotan kuat dari kalangan LSM di antaranya, KOMASE Aceh Selatan.
Bahkan, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Selatan (KOMASE) Along, pada 27 April lalu, melayangkan surat kepada Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS (HMW).
Namun, hingga detik ini dilaporkan masih memilih bungkam seribu bahasa, sehingga KOMASE bersiap ambil langkah hukum lanjutan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
