”Sangat tidak masuk akal jika seorang pejabat memberikan statmen untuk dimuat, namun saat berita itu tayang dia malah marah dan memblokir wartawan. Ini adalah perilaku yang tidak intelektual dan menunjukkan ketidaksiapan mental dalam memimpin lembaga negara,” ujar Mukhsin.
2. Urgensi Evaluasi dan Desakan Mundur
Mata Hukum menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terkait isu impor baja semata-mata demi perbaikan kinerja kementerian di mata publik.
“Jika seorang pejabat tidak mau dikritik demi perbaikan, sebaiknya dia mundur saja. Bagaimana mungkin kinerja bisa diperbaiki jika masukan dari masyarakat dianggap sebagai serangan pribadi hingga harus memusuhi media?” pungkasnya.
3. Desakan Pencopotan kepada Menteri Perdagangan
Menutup pernyataannya, Mukhsin Nasir mengingatkan Menteri Perdagangan untuk tidak membiarkan bawahannya merusak citra kementerian melalui tindakan yang antikritik.
“Kami mengingatkan Mendag untuk segera mencopot Dirjen PKTN. Indonesia membutuhkan pejabat yang terbuka pada ruang diskusi, bukan yang menutup diri saat dikonfirmasi mengenai persoalan krusial seperti impor baja,” tutup Mukhsin (R)
Halaman : 1 2
